WABUP SAROLANGUN HILLALATIL BADRI BUKA PEAPARAN LKPJ KEPALA OPD TAHUN 2021

 

JAMBIZONE.COM -SAROLANGUN - Wakil Bupati kabupaten Sarolangun Hillalatil Badri membuka secara resmi kegiatan Pemaparan LKPJ Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sarolangun atas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2021, Senin (21/03/2022) di aula Bappeda Sarolangun, Senin (21/03/22).

Kegiatan ini juga dihadiri Sekda Ir. Endang Abdul Naser, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Bappeda H. Muhammad dan para kepala OPD, Sekretaris Bappeda Hj Maria Susanti, Kabid Pendanaan Ikhsan serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Sarolangun Hillalatil Badri meminta agar para OPD melaporkan LKPJ ini menurut realisasi dan harus menampilkan kendala yang dihadapi. 

“Kita dituntut melaksanakan kinerja sebaik mungkin, laporkan kinerja keuangannya secara rill, akurat dan relevan," kata Wabup. 

Wabup Hilal memberikan arahan terkait pentingnya pertanggung jawaban laporan realisasi setiap kegiatan dalam program pembangunan sesuai visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun. 

Selanjutnya digelar pemaparan kepala perangkat daerah kepada Bupati Sarolangun yang dipimpin langsung Wakil Bupati Sarolangun Hillalatil Badri didampingi Sekretaris daerah Ir Endang Abdul Naser dan Kepala Bappeda Sarolangun H. Muhammad.

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Sarolangun H. Muhammad mengatakan bahwa Pemaparan LKPJ dilaksanakan mengacu UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka mengevaluasi pencapaian kinerja para OPD. 

"Semua yang dipaparkan harus dapat dipertanggungjawabkan pada saat pembahasan di DPRD, semua pencapaian yang diukur dalam indikator pencapaian Visi-misi Pemerintah Daerah Sarolangun,” tegas H. Muhammad. 

Dalam Pemaparan masing-masing OPD diinventarisasi semua program sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun periode 2017 - 2022  dalam program pembangunan di segala bidang,

"Seperti bidang pembangunan Infrastruktur, Pelayanan publik, Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Peningkatan SDM, Birokrasi yang good governance, dan sektor lainnya seperti sektor keagamaan, pendidikan dan kesehatan" Pungkasnya (Herb)